PNPM -MP KECAMATAN DUA BOCCOE : BERITA

Fasilitator : Anggaran PNPM Tak Sebanding Dengan Kebutuhan

Mamuju (ANTARA News) - Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menilai anggaran PNPM-MP pada tahun 2013 sebesar Rp900 juta tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

"Anggaran sebesar itu hanya bisa membantu lima dari 26 program pembangunan yang diusulkan 13 desa di kecamatan tersebut," kata fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kalukku, Ali Sunar, di Mamuju, Senin.

Dengan demikian, kata dia, pada tahun ini PNPM-MP hanya akan mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp900 juta. Padahal masyarakat sangat memerlukan infrastruktur untuk pembangunan yang lebih baik.

Ia lantas memaparkan kegiatan yang termasuk di dalam program tersebut, antara lain, pembuatan beronjong, jalan tani rabat beton, dan drainase, serta sarana air bersih.

"Hanya lima program yang akan dijalankan PNPM-MP di Kecamatan Kalukku pada lima desanya karena terbatasnya anggaran yang dikelola," katanya menandaskan.

Meskipun anggaran relatif sangat terbatas, kata dia, pembangunan yang dijalankan akan sangat dirasakan masyarakat manfaatnya karena sesuai dengan kebutuhan mereka.

"PNPM-MP akan tetap diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat agar lebih memadai dari sebelumnya meski dengan keterbatasan anggaran," katanya.

Ia berharap pada masa mendatang pihaknya mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui PNPM-MP agar program ini dapat berperan vital bagi kemajuan pembangunan, di samping memajukan ekonomi masyarakat dan daerah. (T.KR-MFH/D007)

01.57 | 0 komentar

100 Hari Kerja, Tafa'dal Bagikan Pupuk Gratis Untuk Petani di Kabupaten Bone

Watampone, Super Tani, -- Pasangan Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih melalui Pemilukada Bone, H.A.Fahsar M.Padjalangi/H.Ambo Dalle (Tafa'dal) merancang program untuk 100 hari kerja setelah dilantik sebagai Bupati/wakil Bupati April mendatang. Tafa'dal berjanji akan membagikan pupuk gratis tahap pertama untuk 10 desa tiap kecamatan.

Hal ini diungkapkan Fahsar saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Sepak Bola Tokaseng kecamatan Tellu Siattinge sekaligus syukuran Tim Pemenangan kecamatan Tellu Siattinge atas terpilihnya Tafa'dal sebagai bupati dan wakil bupati Bone periode 2013-2018.Sabtu 2/2/2013 kemarin. " Seratus Hari Kerja Tafa'dal akan membagikan pupuk gratis dengan rincian 6 hektar lahan persawahan untuk satu desa." Ungkapnya.

Fahsar juga mengungkapkan, bahwa kemenangan di pemilukada Bone bukan kemenangan Tafa'dal semata melainkan kemenangan seluruh masyarakat Bone. "Kemenangan Tafa'dal di pemilukada Bone merupakan kemenangan masyarakat yang telah mempercayakan Tafa'dal untuk memimpin Bone,"Jelasnya.

Ditambahkannya, program yang dijanjikan Tafa'dal selama masa kampanye, akan dipenuhi dan dijalankan dengan baik. "Yang jelas Tafa'dal akan memenuhi harapan baru masyarakat Bone. Tidak pernah ada di benak Tafa'dal menjadi penguasa melainkan menjalankan pemerintahan dengan cara pemimpin yang mengayomi rakyat., Tafa'dal ingin menjadi pelayan masyarakat,' Jelasnya.

Terakhir Fahsar mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Bone sehingga Tafa'dal bisa terpilih sebagai pemenang di pemilukada Bone.. Di samping itu Fahsar mengingatkan kepada kepala Desa dan Camat, jangan pernah coba-coba menyalahgunakan kekuasaannya, jangan pernah ada masyarakat yang tidak diberikan jatah Raskin. Karena Tafa'dal tidak akan membiarkan sistem seperti itu ada dalam pemerintahan Bone selanjutnya.

(Sumber : Radar Bone Edisi : Senin, 04 Feberuari 2013)

01.53 | 0 komentar

Debat Kandidat Cabup Bone Berlangsung Seru

Watampone, Debat antar kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam hari 8 kampanye di sejumlah daerah, Sabtu (12/1/2013) ditandai dengan cecaran sejumlah pertanyaan dari panelis kepada mereka. Debat antar kandidat itu sendiri berlangsung alot dan lancar.

Enam panelis melemparkan sejumlah pertanyaan kepada enam pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bone, dalam debat kandidat yang berlangsung di Gedung Surya Indah (Eks Lestari), Jalan Hos Cokrominoto, Kabupaten Bone.

Enam panelis tersebut, yaitu Prof.DR.Hamzah Upu,M.Ed menanyakan seputar pendidikan dan kesehatan, Prof.DR.Ir.Jasmal Andi Syamsul (Pertanian dan Ekonomi), dan Prof.DR.Amiruddin Ilmar, SH.MH (Supremasi hukum dan pemerintahan).

Canny Watae yang bertindak sebagai moderator memberikan tiga sesi dalam acara tersebut. Sesi pertama menyampaikan visi-misi, kedua, panelis mengajukan pertanyaan kepada setiap kandidat, dan ketiga setiap kandidat mengajukan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Pasangan calon Bupati Bone, Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari (ACCmi) dalam menyampaikan visi-misinya mengatakan, dia tidak punya janji muluk-muluk untuk rakyat. Jika terpilih, mereka akan bekerja sesuai kemampuan daerah dan tidak mau mengumbar janji.

Sementara pasangan Andi Fahsar M Padjalang-Ambo Dalle (Tafa'dal) mengatakan, salah satu misi utama mereka adalah bila terpilih, akan meningkatkan, program kesehatan gratis, pendidikan gratis yang lebih berkualitas, menyediakan 5 ribu lapangan pekerjaan, dan bantuan Rp 500 juta per Desa, sebagai langkah untuk membangun Desa serta sistem pemerintahan yang bersih.

Dalam sesi kedua, tiga panelis memberi pertanyaan untuk dijawab dengan waktu tiga menit kepada satu pasangan cabup/cawabup nomor urut satu, yaitu Andi Mustaman-Andi Sultan Pawi dalam jawabannya menyatakan, jika terpilih akan membangun dan mengembangkan ekonomi di pedesaan melalui pemekaran disetiap kecamatan dengan memberikan bantuan Rp 500 juta untuk setiap Desa .

Setelah itu, panelis kembali melemparkan pertanyaan ke pasangan cabup/cawabup selanjutnya yakni pasangan Andi Taufan Tiro-Andi Promal Pawi,(ATT Prorakyat) Andi Mappamadeng Dewang-Andi Said Pabokori (Ampera Siap), Andi Mangunsidi Massarappi-H.Sumardi (Tomassedi). Pada umumnya keenama pasangan calon memiliki pandangan yang sama dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan penegakan supremasi hukum sebagai program unggulannya.

Kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bone tersebut disaksikan lebih kurang 500 orang, termasuk Muspida Plus. Debat yang dikawal polisi ini berjalan tertib. Ketua KPUD Bone, Aksi Hamzah, menjelaskan, debat kali ini merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan menilai para calon, sehingga dapat menentukan pilihannya secara cerdas dan sesuai hati nurani pada saat pencoblosan 22 Januari 2013 nanti. (Jelajah Pos)

03.44 | 0 komentar

PNPM dan Pembangunan Demokratis

Tidak dapat dipungkiri. bahwa salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki dampak positif secara langsung menyentuh rakyat adalah PNPM-MP. Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini untuk menanggulangi kemiskinan.

PNPM tumbuh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang ke berbagai bentuk program: pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Berbeda dari program mengatasi kemiskinan lainnya, program ini sangat diwarnai demokrasi, seperti partisipasi dan kontrol tentang keputusan kegiatan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak hanya membiayai proyek yang dipilih, tetapi juga fasilitator seluruh administrasi pengelolaan dari tingkat lokal ke nasional. Program ini sangat terstruktur, terutama untuk mencegah kebocoran.

Program kebanggaan

PNPM mirip dengan model partisipatoris di Porto Alegre, Brasil, yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak negara. PNPM kini lebih masif dan menjadi salah satu program kebanggaan (flagship) pemerintahan sekarang.

Dana yang dialokasikan pada tingkat APBN berkisar 0,8 persen dan ada dana dampingan dari APBD. Setiap kecamatan mendapat Rp 750 juta-Rp 3 miliar, bergantung pada jumlah penduduk. Tahun 2011 direncanakan akan mencakup lebih dari 6.000 kecamatan.

Dana diturunkan ke kecamatan untuk dikompetisikan di tingkat di bawahnya. Fasilitator kecamatan membantu masyarakat kampung atau RT untuk secara kolektif menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika sudah disetujui, masyarakat pula yang memilih siapa yang akan mengerjakan proyek. Dengan mekanisme semacam ini, PNPM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sekaligus mendorong partisipasi dan inovasi.

Namun, sampai saat ini dampak PNPM masih amat terbatas, terutama secara ekonomi. Studi-studi oleh PNPM maupun lembaga lain menunjukkan, dampak ekonomi tidak banyak dan terutama terbatas pada golongan sangat miskin yang tertolong karena ada proyek infrastruktur PNPM.

Sebagian dana yang diputuskan untuk proyek infrastruktur sering kali tidak cukup matang diputuskan oleh masyarakat setempat. Persoalan yang lebih makro adalah program infrastruktur yang dipilih merupakan proyek parsial yang kurang terkait potensi lokal maupun program-program pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Kelemahan yang lebih menonjol adalah asumsi tentang rekayasa sosial melalui program pembangunan. Lepas dari tidak tersedianya fasilitator yang andal, program itu sendiri tampak tidak siap memperhitungkan karakter masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan ”demokratis”. Sebagian besar masyarakat di tingkat lokal sebelum program PNPM masuk belum mempunyai lembaga pengambilan keputusan kegiatan pembangunan yang berjalan baik.

Struktur yang disediakan negara, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tak efektif karena tak ada konsistensi pengusulan di tingkat desa ke penentuan anggaran daerah di tingkat-tingkat selanjutnya. PNPM belum berhasil menyatukan desain pengambilan keputusan kolektif dengan memanfaatkan lembaga yang ada.

Namun, wadah dalam PNPM untuk mendorong partisipasi lokal, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, bagaimanapun, telah menghasilkan bibit-bibit perubahan di tingkat lokal. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat lokal, dengan derajat yang berbeda, belajar sesuatu dari proses pengambilan keputusan kolektif. Wadah ini telah memperkenalkan sesuatu yang berharga, yaitu membiasakan pengambilan keputusan berdasar kesadaran akan beragamnya kepentingan dan pertimbangan rasional dalam kegiatan pembangunan.

Beberapa kasus yang dianggap berhasil dikondisikan adalah hadirnya pemimpin lokal dan semacam aktivisme sosial. Namun, fasilitator menghadapi tantangan yang sukar: dominasi elite lokal, pengambilan keputusan sembarangan, perbedaan akses yang dimiliki kelompok masyarakat yang berbeda (khususnya kelompok miskin dan perempuan) yang tidak mempunyai kapasitas bersuara di publik.

Fasilitator andal

Pelajaran dari Porto Alegre menunjukkan, butuh waktu bertahun-tahun dan mekanisme fasilitasi yang jauh lebih konsisten serta fasilitator yang berkemampuan sosial politik dan intelektual, seperti aktivis partai politik, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan keagamaan.

Masalah lain adalah program ini tidak didesain untuk membangun kapasitas organisasi ekonomi masyarakat setempat. Program kredit di pedesaan tidak berhasil karena kelompok pengelola bersifat dadakan dan tidak melembaga. Akibatnya, dana pinjaman banyak dipakai untuk menutup kebutuhan dan kegiatan ekonomi sesaat daripada memperkuat kapasitas ekonomi yang sudah ada. Fasilitator umumnya tidak mempunyai kemampuan membangun kelompok dan organisasi ekonomi. Wilayah kerja ini harus ditangani orang yang benar-benar mengerti inovasi sosial kegiatan ekonomi.

Maka, untuk memperbaiki PNPM perlu beberapa perubahan. Program tidak boleh berdasarkan pertimbangan pencapaian seluas-luasnya, melainkan terfokus pada program yang dapat mencapai penguatan ekonomi. Dalam hal ini tidak selalu tujuan penguatan partisipasi seimbang dengan penguatan ekonomi.

Tak banyak daerah memiliki kelompok masyarakat sipil yang siap mendukung. Dalam kondisi semacam itu penguatan aspek teknokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten harus lebih kuat.

Seharusnya tidak tertutup kemungkinan untuk menentukan proyek untuk tingkat kecamatan atau kabupaten sejauh hal itu dipertimbangkan membawa dampak lebih luas.

Sebagian dana harus dialihkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. Adalah lebih baik memanfaatkan organisasi dan lembaga yang sudah ada karena kemungkinan berhasilnya lebih besar. Indonesia, negara sebesar ini, sangat miskin dalam pengetahuan dan praktik penguatan organisasi dan kelembagaan.

Perbaikan lain yang juga krusial adalah pengintegrasian dengan program pembangunan daerah. Selain masalah orientasi dan kapasitas eksekutif, desain PNPM dari pusat memang tidak banyak memberi tempat pada aspek ini.

Di negara lain, upaya pembangunan lokal sudah melewati tahap keterpikatannya dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak matang. Saat ini, di banyak negara, yang diperkuat adalah kerangka tentang kemitraan pelbagai pihak dalam pembangunan daerah agar mendapat model komitmen yang lebih baik.

09.08 | 0 komentar

Diagram Alur Penggunaan Sistem Konfirmasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri

Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2013, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2013 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.

Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra selaku Ketua Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas, serta Kementerian/Lembaga pengelola masing-masing program, selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2012

Adapun Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 adalah :

Buku Lengkap - Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

A. Surat Pengantar Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

B. Penjelasan Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

C. Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

Sedangkan file untuk masing-masing propinsi dapat diunduh terpisah pada daftar berikut :

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Bangka Belitung
9. Kep Riau
10. Lampung
11. Banten
12. DKI Jakarta
13. Jawa Barat
14. Jawa Tengah
15. DI Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua
Sumber

22.05 | 0 komentar

Pusat Anggarkan 27,5 Miliar untuk PNPM Mandiri Aceh Barat pada 2013

MEULABOH - Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menganggarkan dana Rp27, 5 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Aceh Barat pada 2013.

Hal itu dikatakan Hasan Abdullah, Asisten Dua Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh Barat kepada The Atjeh Post, Senin 13 Agustus 2012.

Menurut Hasan dana yang diplotkan Pemerintah Pusat senilai Rp22,5 miliar ditambah dana pilot project Rp5 miliar. "Selain dana tersebut, sharing dana APBK sendiri sesuai dengan peraturan akan membiayai sepuluh persennya atau Rp2,5 miliar," ujar Hasan.

Besarnya dana itu, kata dia, karena Aceh Barat telah mampu melaksanakan program dengan baik sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

"Selama ini Aceh Barat tidak ada masalah dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri dan selalu melaporkan kegiatan tepat waktu. Sehingga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan penambahan dana sebesar Rp2 miliar dari sebelumnya hanya Rp20 miliar," ujarnya.

Pada 2010, kata dia, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Barat pernah mendapat anugerah dari Pusat karena mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dengan dana PNPM Mandiri.

Hasan berharap dana Rp27,5 miliar itu dapat dikelola seoptimal mungkin agar peningkatan kesejahteraan masyarakat tumbuh dengan baik.

Sumber

21.24 | 0 komentar

Dana Proyek PNPM akan disalurkan lewat Bank Mutiara

Bank Mutiara membidik penyaluran kredit tahun depan mencapai Rp 12,978 triliun atau tumbuh 15,4 persen dari akhir 2012, yang diproyeksikan mencapai Rp 11,242triliun. Tercatat per November lalu, Bank Mutiara telah menyalurkan kredit sebesar Rp 10,7 triliun.

Salah satu upaya meningkatkan penyaluran kredit pada 2013 adalah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Direktur Bank Mutiara Ahmad Fajar menjelaskan kerjasama dengan Kementerian pimpinan Djoko Kirmanto itu mendukung rencana bisnis Bank Mutiara yang fokus ke segmen usaha mikro.

"Perseroan pada 2013, berencana membuka 100 outlet di berbagai kota di seluruhIndonesia, dalam upaya meningkatkan penyaluran pinjaman ke segmen usahamikro," tutur Fajar dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/12).

Selain itu, kemitraan dengan Kementerian PU juga mencakup penyediaan layanan perbankan kepada masyarakat penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan, yang dikoordinasikan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Di sisi lain, Bank Mutiara menargetkan total simpanan masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) tahun depan bisa mencapai Rp 14,766 triliun atau tumbuh 26,19 persen dari akhir 2012 yang diperkirakan mencapai Rp 12,918 triliun. Hingga November kemarin, total DPK di Bank Mutiara telah mencapai Rp 12,218 triliun.

Perseroan juga mengupayakan inovasi layanan perbankan, seperti bank garansi, pengucuran kredit ke segmen mikro, sehingga beragam produk tabungan. Langkah itu diharapkan bisa mendukung kinerja positif Bank Mutiara tahun depan.

"Sehingga, pertumbuhan kinerja positif Bank Mutiara telah kami raih selama ini dapat terjaga," tutupnya.

03.24 | 0 komentar

Dunia Internasional Akui Program PNPM MPd

Digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh pemerintah diakui telah menjadi program percontohan. Hal ini diakui oleh sejumlah negara dunia dalam beberapa forum pertemuan internasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri, Tarmizi A Karim dalam kunjungannya ke Banda Aceh Sabtu (15/12.

Bahkan, perwakilan pemerintah sejumlah negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melihat dan mempelajari pelaksanaan prgoram tersebut. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik dan bencana alam.

“Dalam berbagai forum pertemuan internasional, Indonesia diakui telah mampu mendorong pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai penentunya,” ujar Tarmizi Karim. Bahkan, diakui Tarmizi beberapa kementerian sempat menyatakan keinginan untuk mengadopsi pola yang diberlakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai upaya bersama untuk dapat mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 mendatang.

Program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan melalui PNPM, lanjut Tamizi Karim, telah menjadi program percontohan. Sebab untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisian. Masyarakat terlibat langsung merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan merupakan hal utama dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Karena itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten/Kota se-Aceh dapat meningkatkan keberpihakan dalam mendisain pembangunan yang partisipatif. Dalam rangka menutup jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kemiskinan di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjend PMD Kementerian dalam Negeri, Kunwildan menambahkan, program yang selama ini digulirkan melalui PNPM MPd menjadi ujung tombak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa hingga dalam berbagai tahapan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat juga terwujud dalam proses pelaksanaan program baik fisik, simpan pinjam perempuan maupun peningkatan kapasitas masyarakat.

“Untuk mendukung program ini juga telah disiapkan aturan yang sedemikian rupa sehingga meminimalisir ruang untuk terjadinya penyimpangan,” tegas Kunwildan di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Gampong Cundien Kecamatan Lhoog, Aceh Besar Sabtu (15/12) siang.

Dengan mekanisme yang ada, lanjut Kunwildan, pemerintah dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hanya bertugas memfasilitasi. Sedangkan pembangunan sepenuhnya hasil dari masyarakat. Dari mekanisme ini pula bisa terwujud hasil yang lebih baik namun berbiaya murah. Karenanya, masyarakat diharap dapat dengan cepat menyerap pola yang telah diterapkan melalui fasilitator. Agar kemandirian dapat berlanjut meski program ini dihentikan nantinya.

Sumber : http://www.waspada.co.id/

02.20 | 0 komentar

Ketika Banjir Mengganas

Banjir yang melanda Kabupaten Bone dua bulan terakhir ini, kian mengganas. Bahkan, sudah merendam kurang lebih 5.861 rumah di empat kecamatan di Bone Utara. Selain rumah, banjir juga merendam kurang lebih 6.796 hektar sawah, 35 sekolah, 29 kantor dan 5 pasar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge. Data ini diambil dari masing-masing posko banjir per kecamatan ,banjir juga sempat menggenangi jalanan sepanjang 57,7 kilometer yang tersebar dari tiga kecamatan, yang terparah tertimpa banjir yaitu Dua Boccoe, Ajangale dan Kecamatan Cenrana.

Data banjir tersebut diungkapkan Kabag Humas Pemkab Bone, Minggu (1/8) yang mendampingi Ketua Satkorlap, menyerahkan bantuan ke korban banjir. Menurutnya, data-data itu dipetik dari laporan masing-masing kecamatan yang dilanda banjir. Bahtiar juga menjelaskan, rincian bantuan yang diserahkan Ketua Satkorlap mulai Sabtu (31/7) kemarin dari hasil bantuan beberapa dermawan, yaitu di Kecamatan Dua Boccoe 180 dos mie instan dan 60 dos air mineral, Kecamatan Ajangale 90 dos mie instan dan 40 dos air mineral, Kecamatan Cenrana 70 dos me instan dan 35 dos air mineral, serta bantuan korban banjir di Kecamatan Tellu Siatting 30 dos mie instan dan 15 dos air mineral.

Bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Bone khususnya di Bone Utara, tambah Bahtiar akan terus disalurkan mengingat masih banyak korban banjir dibeberapa desa yang tersebar di tiga kecamatan yang terparah dan kondisi banjir juga belum menunjukkan tanda-tanda surut.

Ketinggian air akibat banjir di tiga kecamatan, masih bertahan di ketinggian setengah hingga satu meter, dan aktifitas perkantoran dan proses belajar mengajar juga masih terkendala serta arus transportasi menjadi lumpuh total. Selain itu, ratusan Kepala Keluarga (KK) mulai kekurangan air bersih, dan hanya bergantung dari air hujan yang ditampungnya melalui atap rumah, karena tak bisa lagi menyuling air bersih lagi dari sumur-sumur karena sudah tercemari dengan lumpur dan berbau.
(Sumber : ujungpandangekspres.com, Senin, 2 Agustus 2010)

Andi Asnayati, S.Pd.

00.57 | 0 komentar

Rapat Kerja Nasional PNPM

RAPAT KERJA NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA

SOSIALISASI PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010

Salah satu amanat penting yang menjadi tugas negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pemerintah terus-menerus mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan oleh hampir seluruh institusi pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah. Dalam aras konstitusional, implementasi tujuan negara diwujudkan dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana didalamnya Presiden bertanggungjawab penuh atas Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 32 ayat 1), dengan dibantu oleh menteri sebagai pembantu Presiden.

Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda prioritas nasional akan diwujudkan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, terutama diharapkan dapat: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti RPJM 2004 - 2009 maka pada tahun 2007 Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang dideklarasikan melalui Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 31 Januari 2007. PNPM Mandiri merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai perhatian penuh pada pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan kepada seluruh warga bangsa terutama di perdesaan. Berkaitan dengan pembangunan perdesaan telah dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK T.A. 1998/1999 - T.A. 2007).

Sebagai bahan evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp. 6.478.550.000.000,- dengan komposisi APBN sebesar Rp. 5.122.440.000,000,-dan APBD sebesar Rp. 1.356.110.000.000,- Alokasi anggaran tersebut tersebar di 32 provinsi, 379 kabupaten, 4.334 kecamatan. Kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan sekitar 55% dari peserta yang hadir, PNPM Mandiri Perdesaan mendorong keterlibatan perempuan (Gender) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Dari hasil pengalaman pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ternyata partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan meningkat dari 40% yang ditargetkan menjadi 48%. Penyerapan Hari Orang Kerja sebesar 45 juta dan Tenaga Kerja 18 juta orang, yang mana 73% diantarantanya adalah kelompok miskin.

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui sinergi penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang berguna bagi perluasan kesempatan kerja dan tambahan pendapatan bagi tenaga kerja perdesaan serta peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok miskin perdesaan. Pada Tahun 2010, PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan pada 4.791 kecamatan pada 394 Kabupaten di 32 Provinsi, dengan rata-rata alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah Rp. 1.000.000.000 s.d 3.000.000.000 per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Untuk memenuhi kebutuhan dana sebagaimana tersebut di atas , Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar : Rp. 9,629 Triliyun, yang penggunaanya terdiri dari : Pembiayaan Tugas Dekonsentrasi di 32 provinsi sebesar Rp. 811.887.013.000,- (8,43%), yang dimanfaatkan untuk pembiayaan tenaga fasilitator dan operasional satker provinsi, sedangkan Untuk Pembiayaan Dana Urusan Bersama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dialokasikan Rp. 8.568.743.350.000,- (88,99%) dan APBD Rp. 2.358.500.000.000,-. dengan total BLM Rp. 10.833.847.320.000,-. Untuk itu, diharapkan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota agar membantu program yang baik ini dengan menyediakan Dana Kerjasama Pusat dan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk lebih memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta untuk lebih memantapkan persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010; Direktorat jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rakernas yang diikutu oleh 1.378 orang peserta, yang terdiri dari Gubernur 32 orang, Bupati/Walikota 394 rang, 426 orang Ketua Komisi/Anggota DPRD Prov dan Kab/Kota dan 426 orang Kepala BPMD Prov dan Kab/Kota, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, ditambah dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Pusat dan Panitia Pelaksana. Rapat Kerja Nasional ini, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kegiatan ini, akan disampaikan kebijakan strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan oleh Menteri dan Pejabat Eselon I kementerian dan lembaga, yang merupakan anggota Tim Koordinasi PNPM Mandiri, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : 1). Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui PNPM Mandiri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui PNPM Mandiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas; 3). Pengelolaan Keuangan Negara dan Sumber-Sumber Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dalam Menunjang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Menteri Keuangan; 4). Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Menteri Dalam Negeri; 5) Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010; 6). Pokok-pokok Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Pendukung lainnya; 7). Kebijakan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional menuju kesejahteraan rakyat; 8). Kebijakan Teknis Penganggaran Program Bersama Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam PNPM Mandiri.

Pada kesempatan acara pembukaan Rakernas kali ini akan diberikan penghargaan SIKOMPAK, berupa piagam dan tropi, kepada pelaku masyarakat dan pembina program terbaik tingkat nasional. SIKOMPAK merupakan simbol spirit dan motivasi bagi masyarakat, yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan, yakni Transparansi, Keberpihakan pada Orang Miskin, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Keberlanjutan Hasil Pembangunan. Penghargaan SIKOMPAK PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010, untuk berikan untuk tiga kategori, yaitu : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu : UPK Kec. Kalijambe Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah; UPK Kec. Cikeusal, Kab. Serang Prov. Banten; UPK Kec. Sambaliung, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atas nama : Jazimah : Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta; Suriati Kab. Lombok Barat, Prov. NTB dan Aminasiah : Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3): Desa Pattamayang, Kec. Camba, Kab. Maros, Prov. Sulawesi selatan; Desa Ganggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB; dan Desa Koto Priang, Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.

Sedangkan penghargaan kepada Pembina Terbaik diberikan kepada Gubenur dan Bupati lokasi UPK, KPMD dan TP3 terbaik peringkat nasional. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan keberhasilan Gubernur dan Bupati, selaku penanggungjawab program di daerah. Penghargaan diberikan kepada Gubenur Jawa Tengah, Gubenur Banten, Gubenur Kalimantan Timur, Bupati Sragen, Bupati Serang, Bupati Berau (Integori UPK); Gubernur D.I. Yogyakarta; Gubernur Nusa Tenggara Bara': ^ubenur Lampung; Bupati Bantul; Bupati Lombok Barat; Bupati Lampung Selatan (kategori KPMD) dan Gubenur Sulawesi Selatan; Gubenur Nusa Tenggara Barat; Gubernur Jambi; Bupati Maros; Bupati Lombok Utara; Bupati Kerinci (kategori TP3).

Selain pemberian penghargaan kepada pelaku dan Pembina program terbaik peringkat nasional, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan penyerahan SK Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara simbolis kepada Gubernur, yang diwakili oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Timur, kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Gubernur Papua.

Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dilandasi kebutuhan akan penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Hingga awal bulan Maret 2010, jumlas Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 39.278 orang dan sisanya sebanyak 3.930 akan diselesaikan proses pengangkatannya pada akhir bulan April 2010.

Demikian Press Release, semoga bermanfaat sebagai informasi pendahuluan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.(PUSPEN KEMENDAGRI/Ars)

(Sumber: http://puspen.depdagri.go.id)

Andi Asnayati, S.Pd.

00.43 | 0 komentar